NU Dalam Pusaran Politik

Oleh: Nur Syam *

Salah seorang cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah), belum lama ini mengungkapkan kegelisahannya tentang NU di Jawa Pos. Dalam tulisan yang dimuat pada 17 Mei 2009 itu, Gus Sholah mengungkapkan kegelisahan tentang posisi NU di masa depan jika NU tidak cerdas dalam menyikapi pilpres tahun ini.

Gus Sholah memaparkan, sejumlah fakta menyebutkan bahwa keterlibatan NU dalam politik praktis -pilpres, pilgub, pilbub, dan sebagainya- ternyata justru menjadikan NU terkerangkeng di dalam sebuah permainan politik yang tidak menyenangkan. Kegelisahan Gus Sholah ini sangat layak direnungkan.

NU memang organisasi sosial keagamaan atau jam’iyah keagamaan yang di dalam sejarah kehidupan bangsa dan negara telah memiliki sejumlah kontribusi dalam berbagai levelnya. NU juga sudah menorehkan diri dalam kancah politik nasional dengan secara meyakinkan masuk dalam jajaran partai politik yang memiliki bargaining power cukup kuat. Namun, justru beban kesejarahan itulah yang sering memancing keinginan untuk kembali ke kancah politik meski secara tersamar. NU yang telah memasuki kawasan khitah pun secara langsung maupun tidak langsung terjebak ke dalam kubangan perpolitikan yang sangat profan.

Oleh karena itu, menjadi logis jika di tengah ingar bingar pilpres yang akan datang muncul berbagai kekhawatiran. Banyak harapan agar NU tetap menjaga netralitasnya. Melalui posisi tersebut, siapa pun yang memenangkan pilpres tidak akan menyulitkan posisi dan kepentingan NU di masa depan.

Basis Kepentingan

Kemenangan Partai Demokrat (PD) dalam pileg yang baru lalu menandai arus baru dalam peta perpolitikan nasional. Partai ini tentu sangat berbeda dengan PKS yang memiliki basis ideologis dan pengikut yang sangat komit. Di antara semua partai politik yang terlibat di dalam pileg, yang sangat ideologis hanyalah PKS. PKB, bahkan PKNU yang semula memiliki konstituen yang diramalkan ideologis, ternyata tidak lagi seperti itu.

Jebloknya suara PKB dan PKNU tentu disebabkan pengaruh langsung maupun tidak langsung konflik politik yang terus melanda partai itu. Apatisme politik warga NU terhadap PKB atau PKNU kemudian mengarahkan tindakan politiknya ke PD atau lainnya sehingga di wilayah basis NU pun suara PKB dan PKNU nyaris habis.

Partai politik memang didirikan sebagai sarana untuk artikulasi kepentingan. Karena itu, tidak ada satu pun partai politik yang tidak menyuarakan kepentingannya. Partai politik dengan ideologi dan asas apa pun hakikatnya sama, yaitu sebagai sarana untuk mengakses kepada kekuasaan. Bahkan, perolehan suaranya akan dapat dijadikan sarana untuk melakukan political pressure di dalam sistem koalisi yang dilakukan.

NU memang pernah menjadi bagian penting dalam sistem perpolitikan nasional. Dalam kurun waktu Orde Lama dan Orde Baru, NU memang menjadi bagian kehidupan politik dan tentu saja memiliki sejumlah sumbangan di dalam kerangka membangun politik Indonesia. NU pernah berjaya di era Orde Lama, kemudian kembali terpuruk di era Orde Baru.

Dalam relasinya dengan kekuasaan, posisi NU sungguh fluktuatif. Namun, ketertarikan sebagian warga dan elite NU untuk bermain di dalam kawasan politik tidak pernah pudar. Inilah anehnya, NU dikenal sebagai organisasi tradisional, namun dinamika politik di dalamnya sungguh luar biasa.

Sebabkan Kesulitan

Sebagai jam’iyah keagamaan, NU memang seharusnya tidak memasuki kawasan di dalam sistem perpolitikan. Keterlibatan secara politik sesuai dengan khitah adalah keterlibatan individu, bukan organisasi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan partai politik, di mana keterlibatan anggota parpol dalam sistem perpolitikan bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi merupakan representasi parpolnya.

Karena itulah, ketika seorang pimpinan atau pengurus organisasi seperti NU atau lainnya memasuki kawasan parpol atau jabatan politik, maka akan sangat sulit dihindarkan terseretnya gerbong organisasi dalam percaturan dan praksis politik. Memang agak rumit menjustifikasi keterlibatan seseorang di dalam dunia politik, apakah atas nama individu atau organisasi. Namun, jangan dilupakan bahwa ketika seorang pimpinan organisasi memasuki kawasan tersebut, maka secara langsung atau tidak akan menyeret institusinya.

Memang kita harus belajar dari masa lalu. Ketika NU masuk dalam dunia politik -terutama di era Orde Baru- maka hampir seluruh akses NU dalam pengembangan masyarakat menjadi bermasalah. Banyak lembaga pendidikan NU yang tidak dapat mengakses kemajuan. Demikian pula institusi ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Lesson learn yang kurang mengenakkan itu tentu harus menjadi perhatian di antara elite NU dalam berbagai level.

Sungguh ironis jika di era di mana NU sudah menyatakan independen sebagai konsekuensi kembali ke khitah 1926, namun di dalam kenyataannya masih bermain mata dengan parpol atau elite parpol. NU memang memerlukan penegasan kembali tentang medan mana yang akan dimasuki.

Di antara sekian banyak medan tersebut, medan politik merupakan medan yang paling rawan. Dari medan ini, segala benang ruwet NU tidak mampu diurai, bahkan bisa saja masalahnya menjadi semakin krusial.

NU memang bukan melting pot yang semuanya bercampur baur menjadi satu. Luluh dan menyatu. NU tetap diharapkan menjadi suatu institusi yang keanekaragaman dalam berbagai tindakan bisa diadopsi sedemikian rupa. Dan menurut saya, selain aspek teologi dan ritual, ruang dialog itu terbuka lebar.

NU itu ibarat sebuah panggung orkestra, setiap pemain bisa berimprovisasi sesuai dengan instrumen yang dimainkan. Namun, meski berbeda instrumen, improvisasi, dan ekspresi, pemain orkestra tersebut akan melahirkan harmoni dalam paduan yang sempurna.

Barangkali relasi yang dibutuhkan warga NU, elite NU, dan politisi dalam pilpres adalah membangun hubungan kontraktual terbuka sehingga semuanya akan memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk berkompetisi secara fairness dan berkeadaban. Wallahu a’lam bi al-shawab. (*)

Prof Dr Nur Syam MSi, Guru Besar Sosiologi dan Rektor IAIN Sunan Ampel